LAHAT | MMCNEWS — Ketua DPP Gerakan Rakyat Perduli Keadilan Republik Indonesia (GRPK-RI) Saryono Anwar.S.Sos didampingi Sekretaris Hadili Hasibuan.SE, menduga kuat adanya anggaran Perjalanan Dinas/Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi keluar daerah dan Rapat-rapat Kordinasi dalam daerah APBD Tahun 2020 dan Rapat-rapat Koordinasi senilai, Rp 6.300.000.000,00- yang 100% terealisasi bersumber dana APBD Tahun 2020 diduga Fiktip.
Ditambahkannya dana rapat pembinaan dan kordinasi dalam daerah yang bersumber dana APBD tahun 2020 sebesar Rp. 400.000.000,00 sudah terealisasi 48,92% juga di duga Fiktif.
“Saya sudah menyampaikan surat /konfirmasi Nomor :974/GRPK-RI/LHT/II/2022, kepada Sekretaris Daerah terkait anggaran dana diatas dasar Undang undang Republik Indonesia Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Informasi dan Keterbukaan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor. 58 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.”kata Saryono kepada mmcnews.id ,Selasa(22 Maret 2022).
Berdasarkan Surat Edaran Mentri Keuangan RI. Nomor SE 19 /SK.1 /2020. (bahwa seluruh pegawai negeri tetap berada di tempat tinggalnya)
Domisili serta tidak melakukan pergerakan berpergian keluar Negeri/Kota, Selama status Darurat Bencana (Covid-19) Ketentuan pembatasan cuti seluruh Pegawai Negeri tetap mengacu kepada SK Kementrian RI yang ada namun ternyata anggaran diatas sudah direalisasikan hampir 44% dari kedua Anggaran diatas,” jelas nya.
“Dengan memperhatikan SK Kementerian Keuangan RI atas realisasi dana anggaran rapat rapat kordinasi dan konsultasi baik diluar kota maupun di dalam daerah jelas adanya Indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh Pejabat Sekretaris Daerah dan Bendahara khususnya di Lingkungan sekretariat daerah Kabupaten Lahat secara bersama sama untuk kepentingan kelompok atau Pribadi,” sambungnya.
“Sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban dari pihak terkait Pemerintah Kabupaten Lahat baik melalui chat maupun via telpon, “pungkas Saryono Anwar.S.sos.
Sebelumnya saat dikonfirmasi kepada Sekretaris Daerah Chandra. SH melalui Via WA 0852 6625 XXXX melalui stafnya inisial (AR) mengatakan bahwa Bapak Sekda Chandra.SH dilantik 29 september 2021 sehingga permasalahan diatas sebelum tahu banyak PLT menjabat Sekda diantaranya (Alm) Jan, Deswan yang menjabat Kadis Perikanan Kabupaten Lahat sekarang sehingga mengenai Permasalahan Biaya Anggaran Rapat-rapat dan Kordinasi keluar dan dalam daerah sekretaris daerah kabupaten lahat tahun anggaran 2020 Diduga Fiktif beliau tidak tau menahu,jawabnya. (Mar)
