Opini, foto ilustrasi
Bojonegoro – Suasana berbeda terlihat di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro.
Sejumlah bungkusan telur tampak berjajar di area depan meja resepsionis kantor dinas setempat sejak pagi hari.
Bungkusan plastik berwarna putih itu terlihat tertata rapi di lantai bawah meja pelayanan bagian depan kantor.
Dari bentuk dan jumlahnya, bungkusan tersebut diduga berisi telur ayam dengan bobot sekitar dua kilogram per paket.
Di ruang depan itu, terlihat dua orang ASN berdiri sambil bercengkrama dan satu lainnya duduk di kursi dekat meja resepsionis.
Sementara seorang ASN lain tampak duduk di bawah lantai, diduga sedang memilih atau menghitung bungkusan telur dalam kantong plastik putih.
Suasana pagi itu terlihat santai, namun perhatian pegawai beberapa kali mengarah pada deretan telur di sudut ruangan.
Pemandangan tersebut menarik perhatian warga maupun pegawai yang datang ke lingkungan kantor dinas tersebut.
Kemungkinan besar, ASN di lingkungan dinas itu mulai merealisasikan pembelian telur program Gayatri hari ini.
Langkah tersebut diduga berkaitan dengan Surat Edaran Bupati Bojonegoro tentang pembelian telur peternak lokal.
Dalam surat edaran itu, ASN diimbau membeli telur minimal dua kilogram setiap bulan dari peternak Gayatri.
Sekilas kebijakan itu terlihat sederhana. ASN membeli telur, peternak terbantu, lalu program dianggap berjalan.
Namun di balik bungkusan telur itu, publik mulai melihat persoalan yang jauh lebih besar dari sekadar jual beli.
Program Gayatri sebelumnya digadang menjadi jalan kemandirian ekonomi warga lewat peternakan ayam petelur.
Tetapi ketika hasil produksinya harus diserap lewat surat edaran birokrasi, muncul tanda tanya yang sulit dihindari.
Apakah pasar program ini memang belum terbentuk, atau sejak awal terlalu bergantung pada dorongan pemerintah.
Jika setiap program rakyat akhirnya bertumpu pada kewajiban moral ASN membeli hasil produksi, lalu di mana letak mandirinya.
Ironisnya, kantor pemerintahan perlahan terlihat seperti etalase pasar darurat untuk menyelamatkan program pimpinan.
Publik tentu berharap bantuan kepada peternak tidak berhenti pada pola serapan sesaat berbasis instruksi birokrasi.
Sebab yang dibutuhkan peternak bukan hanya pembeli musiman, melainkan pasar sehat yang mampu hidup tanpa edaran. (Red)
