*foto saat wakil bupati Bojonegoro menempel stiker*
Bojonegoro, – Pemasangan stiker penanda keluarga miskin di rumah-rumah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Bojonegoro telah memicu perdebatan sengit di tengah masyarakat. Niat awal kebijakan ini adalah untuk mewujudkan transparansi dalam penyaluran bantuan sosial, namun implementasinya justru menuai kritik tajam.minggu, 4/1/2026
Di satu sisi, ada yang berpendapat bahwa pemasangan stiker ini adalah langkah positif untuk memastikan bantuan tepat sasaran. Dengan adanya identifikasi visual, diharapkan partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan potensi penyimpangan.
“Adanya stiker ini bagus, jadi semua orang tahu siapa yang berhak menerima bantuan. Kalau ada yang tidak berhak tapi menerima, warga bisa langsung melapor,” ujar seorang warga yang lagi debat di warung terkait kebijakan pemerintah untuk menempel stiker keluarga miskin di kabupaten Bojonegoro.
Namun, suara-suara yang kontra juga tak kalah nyaring. Pemasangan stiker dianggap sebagai bentuk persekusi dan stigmatisasi yang mempermalukan keluarga miskin. Mereka merasa hak mereka dilanggar dan harga diri mereka diinjak-injak karena kemiskinan mereka dipertontonkan di depan umum.
“sudah susah, kok malah ditambah stiker seperti ini, Ini sama saja mempermalukan mereka,” Saut warga lain yang sedang ngopi di salah satu warung di wilayah Bojonegoro.
Masalah tak berhenti di situ. Beberapa kasus salah sasaran juga mencuat jadi perdebatan, di mana rumah-rumah yang secara kasat mata tergolong mampu, bahkan berdinding keramik, ikut ditempeli stiker penanda keluarga miskin. Hal ini semakin memperburuk kontroversi dan menimbulkan pertanyaan serius tentang validitas data penerima bantuan.
“Saya bingung, kenapa rumah ber keramik masih ikut ditempeli stiker, Padahal, bisa dilihat sendiri kondisi rumahnya bagaimana, kenapa masih dapat bantuan,” Tambah warga.
Desakan untuk Evaluasi dan Revisi Kebijakan juga di sampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan Berbagai elemen masyarakat mendesak Pemerintah Daerah Bojonegoro untuk segera melakukan evaluasi komprehensif terhadap kebijakan ini. Mereka menuntut agar data penerima bantuan diverifikasi ulang secara cermat dan dampak sosial yang mungkin timbul akibat pemasangan stiker benar-benar dipertimbangkan.
“Pemerintah harus lebih bijaksana dalam membuat kebijakan. Jangan sampai niat baik untuk transparansi justru menciptakan masalah baru yang lebih besar di masyarakat,” tegas bambang pengamatan kebijkan publik.
Bambang menilai, pengawasan bantuan sosial seharusnya dilakukan melalui sistem administrasi dan verifikasi data, bukan dengan cara yang berpotensi mempermalukan warga.
“Transparansi tidak boleh mengorbankan martabat manusia,”
Ia juga mempertanyakan efektivitas pemasangan stiker sebagai instrumen pengawasan bansos.
Faktanya, tidak sedikit warga mampu yang tetap menerima bantuan meski rumahnya tidak ditempeli stiker, sementara warga miskin lain justru merasa tertekan karena identitas sosialnya diumbar ke publik. Pengawasan dan verifikasi data yang valid harus di utamakan.
“Pendataan berbasis teknologi, musyawarah desa yang jujur, serta verifikasi berkala dinilai jauh lebih bermartabat dan efektif dibandingkan memberi “label” pada rumah warga miskin”.
Polemik stiker miskin ini masih menjadi perbincangan hangat di Bojonegoro.
Masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi masalah ini dan memastikan bantuan sosial benar-benar sampai kepada mereka yang membutuhkan, tanpa menimbulkan dampak negatif yang tidak perlu.
Jika kebijakan justru menimbulkan rasa malu dan tekanan sosial, maka sudah saatnya pemerintah melakukan koreksi.(red)
