Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyiapkan skema rekayasa lalu lintas secara menyeluruh guna mendukung kelancaran pemberangkatan Calon Jamaah Haji (CJH) tahun 2026 yang dijadwalkan berlangsung pada Jumat hingga Sabtu, 1–2 Mei 2026. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga keamanan, ketertiban, serta kenyamanan mobilitas masyarakat di tengah meningkatnya aktivitas di pusat kota.
Melalui Dinas Perhubungan, pemerintah daerah telah merumuskan pengaturan lalu lintas berbasis koordinasi lintas sektor. Fokus utama kebijakan ini adalah memastikan arus kendaraan tetap terkendali selama proses pemberangkatan jamaah, sekaligus meminimalkan potensi kemacetan di titik-titik strategis.
Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bojonegoro, Welly Fitrama, menjelaskan bahwa lokasi parkir bagi kendaraan pengantar jamaah telah ditetapkan secara terpusat, yakni di kawasan Alun-Alun Bojonegoro dan halaman Bakorwil. Untuk menghindari penumpukan arus, akses masuk kendaraan diarahkan melalui simpang tiga Taman Makam Pahlawan.
Pengaturan ini dirancang untuk menciptakan alur yang tertib dan efisien. Kami mengajak masyarakat untuk menyesuaikan rute perjalanan selama rekayasa lalu lintas diberlakukan,” ujarnya.
Sejumlah ruas jalan utama akan ditutup sementara selama kegiatan berlangsung, antara lain Jalan Trunojoyo Selatan, Jalan P. Mastumapel, Jalan Pahlawan, serta Jalan KH. Hasyim Asy’ari. Penutupan ini bertujuan memberikan ruang prioritas bagi pergerakan rombongan jamaah menuju titik keberangkatan.
Sebagai alternatif, pemerintah telah menyiapkan sejumlah titik parkir tambahan bagi kendaraan pengantar, di antaranya di sepanjang Jalan Diponegoro, Jalan AKBP M Soeroko, Jalan Trunojoyo Utara, Jalan Hayam Wuruk, Jalan Jaksa Agung Suprapto, Jalan Majapahit, Jalan Kartini, hingga Jalan Teuku Umar.
Pemerintah daerah juga menekankan pentingnya peran aktif masyarakat dalam menjaga ketertiban selama kegiatan berlangsung. Disiplin berlalu lintas dan sikap saling menghormati antar pengguna jalan dinilai menjadi kunci utama keberhasilan pengaturan ini.
Kelancaran pemberangkatan haji bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga hasil kolaborasi seluruh elemen masyarakat. Kami berharap dukungan penuh agar kegiatan ini berjalan aman dan tertib,” tambah Welly.
Dengan durasi pelaksanaan selama dua hari, Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan publik yang optimal, tanpa mengabaikan kelangsungan aktivitas warga. Rekayasa lalu lintas ini diharapkan mampu menciptakan keseimbangan antara kelancaran ibadah para calon jamaah haji dan dinamika kehidupan masyarakat sehari-hari.
