BOJONEGORO – Memokita.com // Awan gelap menyelimuti transparansi pengelolaan anggaran di Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bojonegoro. Dua isu krusial terkait sarana pendidikan kini menjadi sorotan tajam: pembangunan laboratorium yang tidak jelas rimbanya serta pemangkasan drastis anggaran peralatan sekolah bagi ribuan siswa.
Proyek Lab Rp227 Juta: Fisik Tak Terlihat, Penjelasan Menghilang
Proyek pembangunan laboratorium yang menelan dana APBD senilai Rp227 juta seharusnya menjadi angin segar bagi literasi sains siswa. Namun, di lapangan, realisasi proyek ini dianggap “gelap”. Publik mempertanyakan di mana anggaran tersebut bermuara, mengingat hingga kini progres fisik dan azas manfaatnya belum dirasakan secara nyata oleh pihak sekolah maupun siswa.
Kejanggalan Anggaran Alat Sekolah: Dari Rp3 Miliar ke Rp.600 Juta
Tak hanya masalah laboratorium, kejanggalan lain muncul pada pos anggaran pembelian peralatan sekolah untuk 1.000 siswa. Awalnya, anggaran tersebut dipatok sebesar Rp3 miliar, namun secara mendadak dipangkas secara drastis menjadi hanya Rp600 juta.
Pemangkasan sebesar Rp2,4 miliar ini dinilai tidak masuk akal oleh banyak pihak. Muncul pertanyaan besar mengenai standar kualitas peralatan yang akan diterima siswa:
Apakah spesifikasi barang diturunkan secara ekstrem?
Bagaimana nasib 1.000 siswa yang seharusnya menerima fasilitas layak dengan anggaran awal?
Apa dasar pertimbangan pemangkasan yang mencapai 80% dari total anggaran tersebut?
Kadisdik Janji “Tertulis”, Tapi Tak Kunjung Rilis
Sikap bungkam diperlihatkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Bojonegoro, Anwar Murtadlo. Saat dikonfirmasi awak media pada Jumat (29/01/2026), Anwar enggan memberikan klarifikasi langsung secara detail dan berjanji akan memberikan jawaban secara tertulis.
Namun, hingga Senin (02/02/2026), janji tersebut terbukti kosong. Tidak ada jawaban tertulis yang diterima meja redaksi, sehingga memperkuat kesan bahwa pihak Disdik sedang menghindar atau sengaja menutupi sengkarut anggaran ini dari jangkauan publik.
“Ini menyangkut hak siswa dan uang rakyat. Jika anggaran Rp3 miliar dipangkas jadi Rp600 juta tanpa alasan transparan, lalu ditambah proyek lab yang misterius, ini sudah sepatutnya diaudit secara independen,” tegas salah satu sumber yang mengamati kebijakan publik di Bojonegoro.
Hingga berita ini diterbitkan, upaya untuk mendapatkan klarifikasi dari Anwar Murtadlo dan pihak terkait di Dinas Pendidikan Bojonegoro terus dilakukan, meski akses informasi seolah tertutup rapat. (Guh/Red)
