Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro mulai mengantisipasi untuk menghadapi potensi krisis air bersih pada musim kemarau 2026 .
Sedikitnya 73 desa yang tersebar di 20 kecamatan dipetakan masuk wilayah rawan kekeringan akibat dampak fenomena El Nino.
Langkah antisipasi dilakukan dengan melibatkan pengelola himpunan penduduk pemakai air minum (HIPPAM) untuk memetakan berbagai kendala distribusi air bersih hingga kesiapan operasional dimasing-masing wilayah terdampak.
Wabub Bojonegoro Nurul Azizah menegaskan bahwa akses air bersih menjadi prioritas utama pemerintah daerah, terutama menghadapi ancaman kemarau panjang yang diperkirakan mulai berlangsung pada mei 2026 .
Berdasarkan prediksi cuaca, puncak musim kemarau diperkirakan terjadi secara ekstrim pada Agustus hingga September mendatang.
“Masalah air adalah masalah vital, musim kemarau”,tegas Nurul saat memberikan pembinaan kepada pengelola HIPPAM dan kegiatan mitigasi dampak kekeringan di Ruang Angkling Dharma,Rabu 6/mei 2026 kemarin.
Sementara itu,data diDinas Pekerjaan Umum (PU) Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro menunjukkan sebanyak 73 desa di 20 kecamatan telah masuk dalam peta rawan kekeringan.
Pemerintah daerah kini melakukan penyisiran lebih mendalam guna memetakan kebutuhan teknis dan menyusun jadwal operasional distribusi air bersih diwilayah terdampak.
Upaya mitigasi tersebut dilakukan dengan melibatkan sejumlah pihak terutama Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bojonegoro.
Kepala Dinas PU Cipta Karya Kabupaten Bojonegoro,Satito Hadi, mengatakan ketersediaan air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi tanpa penundaan.
Karena itu,peran pengelola HIPPAM dinilai sangat penting sebagai ujung tombak pelayanan air bersih ditingkat desa.
“Kami minta 73 pengelola HIPPAM yang hadir hari ini satu persatu mulai kendala hingga kesiapan nya agar masyarakat tidak kesulitan air saat kemarau nanti.”, Satito. (Tries)
