BITUNG — Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas I Bitung memberikan penjelasan resmi terkait aktivitas pemotongan kapal di kawasan Tandurusa, Kelurahan Tandurusa, Kota Bitung. Ditegaskan, sebanyak 11 unit kapal yang sedang dipotong telah dihapus dari daftar pendaftaran, sehingga secara administratif tidak lagi berstatus kapal, melainkan bangkai atau kerangka kapal.
Plh. Kepala KSOP Kelas I Bitung, H. Rusdianto, menjelaskan bahwa penanganan kerangka kapal tersebut didasarkan pada izin salvage yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. KSOP Bitung dalam hal ini menerima tembusan dokumen dan bertugas melakukan pengawasan langsung di lapangan.
Sebelas kapal yang dipotong telah dihapus pada pelabuhan tempat pendaftaran. Karena itu, secara hukum bukan lagi kapal,” tegas Rusdianto.
Ia menambahkan, pengaturan mengenai kewajiban penyingkiran kerangka kapal juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, tepatnya pada Pasal 203.
Dalam proses pemantauan yang melibatkan unsur DPRD Kota Bitung, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) serta instansi terkait lainnya, KSOP memastikan seluruh aspek keselamatan pelayaran, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), hingga upaya pencegahan pencemaran lingkungan tetap diawasi secara ketat.
Di lokasi kegiatan, perusahaan pelaksana juga diwajibkan menyediakan peralatan keselamatan dan penanggulangan pencemaran, antara lain oil boom untuk menahan tumpahan minyak serta peralatan pemadam kebakaran. Seluruh dokumen yang diperiksa tim KSOP disebut telah tersedia dan dinyatakan lengkap.
Terkait kewenangan perizinan, KSOP menegaskan bahwa penerbitan izin salvage sepenuhnya menjadi wewenang Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Perhubungan Laut, sedangkan KSOP Bitung berperan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di lapangan agar berjalan sesuai aturan yang berlaku.
