BOJONEGORO – Liputan memokita.com Prinsip kepastian hukum merupakan landasan yang tidak dapat diganggu gugat dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini kembali menjadi sorotan dalam perkara praperadilan yang diputuskan di Pengadilan Negeri Bojonegoro pada Senin, 8 Juni 2026.
Dalam persidangan yang berlangsung secara terbuka, majelis hakim mengabulkan permohonan yang diajukan oleh Bambang Iswahyudi, S.H., M.H. Sekaligus, hakim secara tegas menyatakan bahwa penetapan penangkapan dan penahanan yang sebelumnya dijatuhkan terhadap kliennya tidak memiliki dasar hukum yang sah. Putusan tersebut dibacakan di hadapan perwakilan penyidik dari Satreskrim Polres Bojonegoro yang hadir langsung di ruang sidang. Inti keputusannya jelas: sejak palu hakim diketuk, status penahanan gugur seketika dan yang bersangkutan berhak segera dibebaskan.
Akan tetapi, di tengah proses pelaksanaan putusan tersebut, muncul peristiwa yang menimbulkan kebingungan dan pertanyaan di kalangan masyarakat luas. Berdasarkan informasi yang dihimpun, tidak lama setelah mendapatkan kebebasan menyusul putusan praperadilan, orang yang bersangkutan kembali didekati dan diamankan oleh tim penyidik Satreskrim Polres Bojonegoro pada hari yang sama.
Peristiwa tersebut terjadi senin 8 juni 2026 sekitar pukul 22.14 WIB di kawasan Lampu Merah Veteran, Kota Bojonegoro. Yang menjadi sorotan utama adalah dugaan bahwa pengamanan ini berkaitan dengan perkara yang sama persis yang telah diuji dan dinyatakan tidak sah dalam sidang sebelumnya. Kejadian ini pun memicu pertanyaan mendasar: atas dasar hukum apa tindakan tersebut diambil kembali?
Publik kini menanti penjelasan resmi dari aparat penegak hukum guna memperoleh kepastian dan mencegah berkembangnya berbagai spekulasi di tengah masyarakat. Keterangan yang terbuka dianggap sangat penting agar publik memahami secara utuh alasan serta landasan hukum yang melandasi tindakan yang diambil setelah putusan praperadilan itu dijatuhkan.
Pengamat hukum menegaskan ada dua hal mendasar yang harus diperhatikan. Apabila benar terdapat temuan fakta, bukti, atau landasan hukum yang sepenuhnya baru dan berbeda dari yang telah diperiksa dalam sidang praperadilan, maka keterangan mengenai hal itu harus disampaikan secara terbuka kepada publik. Sebaliknya, jika pengamanan ulang dilakukan untuk perkara yang identik tanpa dukungan dasar hukum yang memadai, maka hal itu bisa menimbulkan perdebatan hukum yang mendalam serta mempertanyakan sejauh mana putusan pengadilan dihargai dan dijalankan dengan sepenuhnya.
Menyikapi kejadian ini, Bambang Iswahyudi menjelaskan batasan hukum yang tidak boleh dilampaui:
“Dalam pandangan hukum, tindakan penangkapan kembali sebenarnya masih dimungkinkan. Akan tetapi, ada syarat utama yang wajib dipenuhi: harus dibuat Surat Perintah Penyidikan yang baru, serta dilengkapi dengan paling sedikit dua alat bukti yang benar-benar berbeda dan belum pernah digunakan sebelumnya, bukan sekadar mengulang bukti yang sudah dinyatakan tidak sah. Apabila hanya mengandalkan dasar yang sama persis, maka tindakan itu jelas bertentangan dengan keputusan hakim yang telah dijatuhkan.”
Ia juga menyoroti cara pelaksanaannya di tempat umum:
“Pengamanan di pinggir jalan seperti ini juga harus didasari alasan yang kuat. Tanpa dasar hukum yang jelas, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan warga negara dan prosedur yang diatur undang-undang.”
“Putusan pengadilan bukan sekadar tulisan di atas kertas, melainkan keputusan yang mengikat semua pihak. Jika dapat diabaikan begitu saja, maka di mana letak kepastian hukum yang dijunjung tinggi?” tegasnya.
Liputan memokita.com akan terus memantau perkembangan kasus ini secara objektif demi memberikan informasi yang akurat kepada publik.
Redaksi.
