Kupang- Anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) Junaidin Mahasan mempertanyakan secara serius percepatan realisasi bantuan pemerintah sebesar Rp200 miliar untuk masyarakat terdampak gempa Flores. Ia meminta pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten terdampak membuka data penyaluran secara transparan dan memastikan bantuan benar-benar diterima warga.
Junaidin mengatakan pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran Rp200 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Pemerintah juga menyatakan setiap kabupaten terdampak telah menerima alokasi sekitar Rp20 miliar.
Namun, menurut Junaidin, laporan dari masyarakat menunjukkan masih terdapat warga yang kesulitan memperoleh kebutuhan dasar seperti terpal, selimut, makanan dan air minum.
“Ini keadaan darurat. Rakyat tidak bisa disuruh menunggu proses administrasi terlalu lama,” kata Junaidin saat ditemui di ruang kerjanya di Kupang, Kamis (10/9/2026).
Ia meminta pemerintah tidak menjadikan kendala administrasi, pengadaan, verifikasi maupun pertanggungjawaban sebagai alasan lambannya distribusi bantuan.
“Kalau ada kendala administrasi, pengadaan, verifikasi atau pertanggungjawaban, pemerintah harus mencari jalan keluarnya. Jangan sampai prosedur birokrasi lebih cepat mengurus dokumen daripada menyelamatkan kebutuhan dasar masyarakat,” ujarnya.
Minta Data Penyaluran Dibuka
Junaidin, yang juga Ketua Fraksi PSI DPRD NTT dan Sekretaris Komisi II DPRD NTT, meminta pemerintah provinsi dan kabupaten terdampak mempublikasikan secara terbuka penggunaan dana tersebut.
Ia mempertanyakan sedikitnya lima hal, yakni:
1. Berapa dana Rp200 miliar yang sudah diterima masing-masing daerah?
2. Berapa dana yang sudah direalisasikan?
3. Berapa bantuan yang sudah benar-benar sampai kepada masyarakat?
4. Dana tersebut digunakan untuk kebutuhan apa saja?
5. Berapa stok terpal, tenda, selimut, makanan dan air minum yang tersedia serta wilayah mana yang belum menerima bantuan?
Menurutnya, pernyataan bahwa bantuan telah disalurkan harus disertai data yang dapat diperiksa publik.
“Jangan hanya mengatakan bantuan sudah disalurkan. Tunjukkan datanya dan pastikan rakyat benar-benar menerimanya,” tegas Junaidin.
Ukuran Keberhasilan Bukan Sekadar Anggaran Terserap
Junaidin menilai penanganan bencana harus menempatkan kebutuhan korban sebagai ukuran utama keberhasilan pemerintah, bukan sekadar besarnya anggaran yang telah masuk ke rekening pemerintah daerah.
“Dalam situasi bencana, ukuran keberhasilan pemerintah bukan berapa besar anggaran yang sudah masuk rekening pemerintah, tetapi berapa banyak rakyat yang sudah terlindungi, makan, minum dan tidur dengan layak,” katanya.
Ia menegaskan pemerintah perlu mempercepat pergerakan anggaran dan logistik ke wilayah terdampak, terutama bagi masyarakat yang hingga kini masih membutuhkan kebutuhan dasar.
“Uang negara harus bergerak secepat penderitaan rakyat. Jangan biarkan rakyat menunggu terlalu lama,” ujar Junaidin.
Pernyataan tersebut disampaikan di tengah penanganan dampak gempa Flores, ketika kebutuhan dasar masyarakat terdampak masih menjadi perhatian. Junaidin mendesak pemerintah provinsi dan kabupaten memastikan distribusi bantuan menjangkau seluruh wilayah terdampak secara cepat, terukur dan transparan.
