MANADO — Proyek drainase di Jalan Tololiu Supit, Kota Manado, kembali menjadi sorotan LSM Garda Timur Indonesia (GTI). Proyek yang pada 2025 memiliki pagu sekitar Rp2,85 miliar tersebut dipertanyakan setelah pada 2026 kembali terdapat penganggaran pekerjaan di lokasi yang sama melalui mekanisme swakelola.
GTI menduga pekerjaan tahun 2025 perlu diperiksa, terutama terkait kesesuaian spesifikasi, volume, mutu, serta hasil pekerjaan dengan kontrak.
Ketua Umum DPP GTI, Fikri Alkatiri, meminta Pemerintah Kota Manado membuka dokumen proyek dan menjelaskan alasan penganggaran kembali tersebut.
Jangan sampai APBD kembali digunakan untuk memperbaiki pekerjaan yang sebelumnya sudah dibayar. Publik berhak mengetahui apakah ini pekerjaan lanjutan, pemeliharaan, atau ada persoalan pada pekerjaan sebelumnya, tegas Fikri.
GTI telah melayangkan laporan ke Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara (Kejati Sulut) serta surat desakan kepada Polda Sulut untuk melakukan monitoring dan pemeriksaan terhadap dugaan persoalan tersebut.
GTI meminta aparat penegak hukum menelusuri kontrak 2025, RAB, spesifikasi, volume dan mutu pekerjaan, pembayaran, serta dasar penganggaran dan pelaksanaan swakelola tahun 2026.
Kami tidak menuduh telah terjadi tindak pidana. Tetapi dugaan ini harus diperiksa secara objektif. Jika seluruhnya sesuai aturan, jelaskan kepada publik. Jika ditemukan penyimpangan atau kerugian negara, proses sesuai hukum,” ujar Fikri.
GTI juga meminta Wali Kota Manado mengevaluasi kinerja Dinas PU apabila pemeriksaan nantinya menemukan adanya kelalaian dalam perencanaan, pengawasan maupun pengendalian proyek.
