BOJONEGORO memokita.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro memperkuat strategi pembangunan berbasis data dengan menggandeng sebanyak 1.556 mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional (UPN) Veteran Jawa Timur dalam program Kuliah Kerja Nyata (KKN) tahun 2026.
Para mahasiswa diterjunkan ke 62 desa yang tersebar di 9 kecamatan untuk membantu pemerintah memastikan berbagai program pembangunan benar-benar tepat sasaran.
Berbeda dengan pelaksanaan KKN pada umumnya, mahasiswa kali ini tidak hanya menjalankan pengabdian kepada masyarakat.
Mereka mendapat peran strategis sebagai enumerator sekaligus evaluator lapangan yang bertugas melakukan pendataan dan verifikasi secara langsung terhadap berbagai persoalan sosial di desa.
Langkah ini menjadi bagian dari visi besar Bupati Bojonegoro Setyo Wahono dalam membangun tata kelola pemerintahan berbasis data atau data-driven governance, terutama untuk mempercepat peningkatan kualitas sumber daya manusia serta mengurangi kemiskinan ekstrem.
Wakil Bupati Bojonegoro Nurul Azizah saat menerima mahasiswa KKN UPN Veteran Surabaya di Pendopo Malowopati, Selasa (15/7/2026), menegaskan bahwa hasil kerja mahasiswa nantinya tidak berhenti sebagai laporan akademik.
Menurutnya, data yang dikumpulkan akan menjadi dasar pemerintah daerah dalam mengambil kebijakan dan menyalurkan berbagai program bantuan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
“Data yang diperoleh mahasiswa akan menjadi dasar eksekusi program pemerintah. Karena itu rekomendasi mereka sangat penting bagi pembangunan Bojonegoro,” ujarnya.
Selama berada di desa, para mahasiswa mengemban empat tugas utama yang menjadi prioritas pembangunan daerah.
Pertama, mereka melakukan evaluasi terhadap efektivitas sejumlah program pemberdayaan ekonomi masyarakat seperti Gayatri (Gerakan Ayam Petelur Mandiri), Domba Kesejahteraan, serta KOLEGA (Kolam Lele Keluarga).
Mahasiswa diminta memberikan penilaian akademis mengenai sejauh mana bantuan tersebut mampu meningkatkan pendapatan keluarga penerima manfaat.
Kedua, mahasiswa ikut membantu menekan angka anak putus sekolah di Bojonegoro.
Berdasarkan data pemerintah, masih terdapat 5.199 anak yang belum mengenyam pendidikan.
Melalui pendataan by name by address, mahasiswa diharapkan mampu menemukan mereka sekaligus mendorong agar kembali ke bangku sekolah.
“Kalau satu mahasiswa berhasil mengajak satu anak kembali sekolah saja, itu sudah menjadi keberhasilan besar bagi pemerintah daerah,” kata Nurul Azizah.
Ketiga, mahasiswa melakukan pendataan rumah tangga yang belum memiliki sambungan listrik mandiri.
Data tersebut akan menjadi acuan Pemkab Bojonegoro dalam menjalankan program pemasangan listrik gratis bagi masyarakat yang memenuhi syarat.
Keempat, mereka juga diminta melakukan pendataan kondisi rumah warga yang ruang tamunya masih berlantai tanah.
Hasil survei lapangan tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan program plesterisasi maupun pemasangan paving guna meningkatkan kualitas hunian dan kesehatan masyarakat.
Data Mahasiswa Langsung Ditindaklanjuti Pemerintah
Pendekatan yang diterapkan Pemkab Bojonegoro dalam KKN tahun ini dinilai berbeda dibanding sebelumnya.
Pemerintah tidak hanya menjadikan mahasiswa sebagai peserta pengabdian masyarakat, tetapi sebagai mitra strategis yang membantu menghasilkan data akurat untuk penyusunan kebijakan.
Temuan di lapangan nantinya akan menjadi dasar pemerintah dalam menentukan penerima berbagai program bantuan sehingga intervensi yang diberikan benar-benar tepat sasaran.
Dengan cara tersebut, hasil KKN diharapkan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar menjadi dokumen akademik yang tersimpan di kampus.
Sementara itu, Rektor UPN Veteran Surabaya Prof. Dr. Ir. Ahmad Fauzi berharap seluruh mahasiswa mampu menjalankan tugas dengan baik serta beradaptasi dengan kehidupan sosial dan budaya masyarakat Bojonegoro.
Ia mengajak seluruh peserta KKN memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan kontribusi terbaik bagi daerah sekaligus belajar langsung dari kehidupan masyarakat desa.
Kehadiran ribuan mahasiswa ini pun membawa harapan baru bagi masyarakat Bojonegoro.
Selain menjalankan pengabdian, mereka menjadi penghubung antara kebutuhan warga dengan kebijakan pemerintah, sehingga berbagai persoalan yang selama ini belum terjangkau dapat segera memperoleh solusi melalui program-program Pemkab Bojonegoro. (Tries/Prokopim)
