Bojonegoro Memo kita.com-Pemkab Bojonegoro melalui Dinas Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro menggelar bimbingan teknis (Bintek) Laporan keuangan dan rapat anggota bagi pengurus koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) sekabupaten Bojonegoro.Kegiatan berlangsung dipendopo Molowopati,ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas sumber daya manusia (SDM) dalam mewujudkan tata kelola koperasi yang transparan akuntabel dan profesional.
Pelaksana tugas (PLT) Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Bojonegoro Muhammad Ahmadi, melaporkan bahwa progres kelembagaan KDKMP di Bojonegoro telah mencapai capaian signifikan:
Legalitas 100 seratus persen dari 430 KDKMP telah berbadan hukum, dan memiliki NPWP juga nomor induk Koperasi.
-perizinan usaha 84,4 persen atau sebanyak 363 koperasi telah mengantongi nomor induk Berusaha (NIB)
-pelaporan sebanyak 310 KDMP telah melaporkan RAT melalui sistem Sibkopdes.
Nurul Azizah wakil Bupati Bojonegoro dalam arahannya menekankan bahwa pembentukan KDKMP merupakan instruksi strategi presiden RI, Prabowo Subianto untuk menciptakan kemandirian ekonomi berbasis gotong royong.
KDKMP diharapkan memutus mata rantai pasok yang panjang sehingga masyarakat mendapatkan harga kebutuhan yang lebih terjangkau sementara keuntungan koperasi dapat dinikmati oleh anggota.ujar Nurul.
Pihaknya juga menambahkan bahwa Pemkab akan menempatkan tenaga pendamping dari PPPK untuk mengawal operasinal 430 KDKMP tersebut.
Target peluncuran nasional
Kabupaten Bojonegoro ditargetkan untuk menyiapkan 22KDMP sebagai bagian dari launching 1000 KDKMP oleh presiden pada 18 mei mendatang.selanjutnya pada peringatan Hari Kemerdekaan RI Agustus mendatang, Presiden dijadwalkan akan meluncurkan secara nasional 50.000 KDMP di seluruh Indonesia.
Dari progres pembangunan fisik, Komandan Kodim 0813 Bojonegoro.Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto memaparkan bahwa progres pembangunan fisik bangunan koperasi di Bojonegoro terus dikebut:
Selesai 100 persen, Sebanyak 130 titik/Desa telah rampung pembangunannya
Tahap pembangunan 391 Desa sedang dalam proses konstruksi.
Kedala lapangan, masih terdapat 39 titik yang belum memulai pembangunan karena kendala lahan, seperti status lahan sawah Dilindungi (LSD).
Ukuran tanah di bawah standar (30kali 20 Meter), serta proses administrasi aset.
Sementara anggota Komisi D DPRD Bojonegoro Lasuri menyampaikan bentuk bentuk dukungan konkret, terutama terkait kebutuhan pelatihan pelatihan skala mikro lanjutan bagi pengurus koperasi guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia didesa.
Hal ini memastikan bahwa ikhtiar Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dan DPRD bersinergi dalam membangun kemandirian ekonomi melalui KDKMP dapat berjalan lancar demi kesejahteraan masyarakat Bojonegoro.
Melalui Bintek ini, di harapkan seluruh pengurus memiliki kejujuran dan jiwa wirausaha agar koperasi tidak sekedar berdiri secara fisik, namun mampu berkelanjutan dalam melayani kebutuhan ekonomi masyarakat desa.(Tries)
