BOJONEGORO – Memokita.com Pembangunan jalan rigid beton di Desa Donan, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro, kini tengah menjadi buah bibir masyarakat. Proyek yang didanai melalui skema Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) senilai Rp2,8 miliar dari APBD ini diduga kuat menjadi ajang mencari keuntungan pribadi dengan mengabaikan kualitas teknis.
Transparansi Papan Proyek Dipertanyakan
Kecurigaan warga bermula dari papan informasi proyek yang terpasang di lokasi. Berdasarkan pantauan awak media pada Rabu (14/01/2026), papan tersebut tidak mencantumkan detail volume pekerjaan secara utuh. Pelaksana hanya menuliskan panjang jalan yaitu 1.374 meter, tanpa menyertakan keterangan lebar dan ketebalan beton. Ketidakterbukaan ini dinilai menyalahi prinsip transparansi anggaran publik.
Temuan Investigasi: Pondasi Strous “Abal-Abal”
Investigasi lebih dalam mengungkap fakta mengejutkan di lapangan. Fondasi strous yang seharusnya berfungsi sebagai paku bumi agar jalan tidak bergeser, ditemukan hanya dikerjakan sebagai formalitas belaka.
Seorang warga setempat yang memantau jalannya proyek mengungkapkan kekecewaannya.
“Besi strous itu hanya masuk kedalaman 50 cm, Mas. Sangat dangkal dan tidak masuk akal untuk jalan rigid beton. Ini sih cuma formalitas biar kelihatan ada besinya saja,” ungkapnya dengan nada kesal.
Selain kedalaman yang tidak memenuhi standar, tim investigasi juga menemukan bahwa:
Besi Wiremesh: Hanya menggunakan satu lapis (single layer).
Tanpa Besi Dowel: Tidak ditemukan adanya besi dowel (besi penyambung antar plat beton), padahal dowel sangat penting untuk mencegah keretakan akibat beban kendaraan yang tidak merata.
Timlak Bungkam, Pakar Sebut Swakelola Harusnya Lebih Baik
Saat dikonfirmasi di lokasi, Agus selaku Ketua Tim Pelaksana (Timlak) Desa Donan enggan memberikan komentar. Ia memilih bungkam dan menghindari pertanyaan wartawan terkait pengurangan spesifikasi teknis tersebut.
Menanggapi hal ini, Andri, seorang pemerhati bangunan dan struktur di Bojonegoro, memberikan kritik pedas. Menurutnya, proyek swakelola seharusnya memiliki kualitas fisik yang lebih unggul dibandingkan proyek tender pihak ketiga.
“Secara aturan, swakelola itu tidak mengambil untung seperti kontraktor. Jadi, dengan anggaran Rp2,8 miliar, kualitasnya harusnya sangat istimewa. Jika ditemukan strous dangkal dan tanpa dowel, itu jelas ada indikasi mencari keuntungan di tengah pengerjaan yang tidak sesuai standar teknik sipil,” jelas Andri.
Masyarakat Desak Inspektorat Turun Tangan
Polemik ini memicu desakan agar Inspektorat Bojonegoro dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) segera melakukan audit fisik. Jika terus dibiarkan, dikhawatirkan jalan yang baru dibangun dengan uang rakyat miliaran rupiah tersebut akan cepat rusak dalam hitungan bulan.
