Bojonegoro — Radarfakta.com|| Pendopo Malowopati yang biasanya adem ayem, Senin (19/1/2026) mendadak “mubal” alias membara.
Forum “Sapa Bupati” berubah jadi arena uji nyali ketika warga Desa Kemiri, Kecamatan Malo, tak lagi sekadar nggih-nggih, tapi berani menagih transparansi proyek jalan rigid beton langsung di hadapan Bupati dan OPD terkait.
Adalah H. Surgi, warga Desa Kemiri, yang memecah suasana. Dengan nada tegas, ia membongkar selintutan dugaan ketertutupan proyek yang bersumber dari Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD).
RAB Jadi “Barang gaib” Masalah klasik kembali muncul:
Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan gambar teknis. Dokumen yang seharusnya menjadi pegangan publik justru seperti barang rahasia negara.
“Kami ini tidak ingin menyalahkan atau membenarkan. Tapi bagaimana bisa mengawasi kalau RAB dan gambar teknis tidak pernah dibuka? Ini uang rakyat,” semprot Surgi di forum terbuka.
Tanpa RAB dan gambar, pengawasan masyarakat praktis mandul, sementara proyek terus berjalan seolah tanpa kontrol.
Beton Disorot, Bukan Sekadar Kertas
Tak berhenti di administrasi, warga juga menyoroti kualitas fisik jalan beton. Dugaan pengerjaan asal-asalan mencuat, mulai dari ketebalan beton, metode pelaksanaan, hingga kondisi dasar jalan sebelum pengecoran.
Ini bukan sekadar asumsi. Warga mengaku sudah mengantongi bukti video dari lapangan yang kemudian viral di media sosial, memaksa persoalan ini naik ke ruang publik.
Era Viral, Bukan Era Mengelak
Kasus ini menegaskan satu hal: era warga diam sudah lewat. Media sosial kini menjadi alat kontrol baru. Begitu bukti beredar, pemerintah daerah tak lagi punya ruang untuk mengelak atau meremehkan laporan warga.
Bupati Turun Tangan
Di tengah tensi forum yang memanas, Bupati Bojonegoro akhirnya turun tangan. Ia secara tegas memerintahkan Inspektorat dan OPD teknis untuk melakukan audit lapangan dan kroscek menyeluruh terhadap proyek rigid beton Desa Kemiri.
Instruksi ini sekaligus menjadi ujian integritas OPD: apakah hasil pengecekan nanti benar-benar objektif, atau hanya berhenti di laporan formalitas.
Catatan Kritis Batara
BKKD sejatinya dirancang untuk mempercepat pembangunan desa. Namun di banyak tempat, termasuk Malo, dana besar tanpa transparansi hanya membuka peluang bancakan.
Keberanian warga Desa Kemiri patut dicatat sebagai alarm keras bagi desa-desa lain:
pengawasan tidak boleh diserahkan sepenuhnya ke birokrasi.
Transparansi bukan cuma papan proyek di pinggir jalan,
tapi keterbukaan detail pekerjaan agar jalan beton awet puluhan tahun,
bukan cuma kuat difoto saat serah terima.
Kini publik menunggu:
hasil audit lapangan benar-benar dibuka, atau kasus ini kembali tenggelam setelah forum usai?
Kontributor: Ali Batara
