BOJONEGORO – Proyek Bantuan Keuangan Khusus Desa (BKKD) di Desa Klino, Kecamatan Sekar, telah melampaui tataran persoalan teknis operasional di lapangan. Kasus ini kini menjadi ujian yang menentukan bagi kredibilitas sistem pengawasan daerah: apakah dugaan ketidaksesuaian pelaksanaan akan diperlakukan sebagai pelanggaran yang harus ditindak tegas, atau diselewengkan menjadi persoalan administratif yang hanya perlu “dirapikan” tanpa konsekuensi nyata.
Di kutip dari pemberitaan” beritakeadilan.com” Kepala Inspektorat Kabupaten Bojonegoro, Ahmad Gunawan, saat dikonfirmasi pada Sabtu (28/3/2026) melalui pesan WhatsApp, menyatakan bahwa proses audit masih berlangsung dan belum menghasilkan kesimpulan final.
“Masih dalam proses pemeriksaan oleh inspektorat,” ujar Gunawan dengan nada yang tidak memberikan klarifikasi apapun terkait substansi dugaan masalah.
Pernyataan tersebut justru membuka celah interpretasi yang mengkhawatirkan. Inspektorat secara tidak langsung mengakui bahwa pelaksana kegiatan masih diberi kesempatan untuk melakukan penyesuaian tanpa menjelaskan batasan dan konsekuensi jika upaya penyesuaian tersebut tidak memenuhi standar yang berlaku.
“Secara waktu masih ada untuk pelaksana menyelesaikan sesuai ketentuan,” tambahnya, tanpa menyebutkan batas waktu pasti dan kriteria yang harus dipenuhi.
Dari perspektif tata kelola keuangan publik, sikap ini merupakan titik balik yang krusial. Pertanyaan mendasar yang harus dijawab adalah: apakah ruang “penyelesaian” yang ditawarkan merupakan bagian dari mekanisme pembinaan yang sesuai aturan, atau justru dijadikan celah untuk menormalisasi praktik ketidaksesuaian dalam pelaksanaan pekerjaan publik?
Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, setiap penggunaan anggaran desa wajib mengacu pada prinsip transparansi, akuntabilitas, dan disiplin anggaran yang tidak bisa dinegosiasikan. Ini berarti ketidaksesuaian terhadap spesifikasi pekerjaan bukanlah sekadar masalah teknis, melainkan potensi pelanggaran yang menyalahi prinsip dasar pengelolaan keuangan publik yang dikelola dari uang rakyat.
Namun, Kepala Inspektorat tampaknya cenderung mengkategorikan masalah dalam ranah teknis semata sebagai jalan keluar.
“Ada aspek-aspek teknis yang bisa diadopsi menurut rekomendasi tim teknis,” jelasnya, tanpa menjelaskan apakah rekomendasi tersebut akan mengedepankan perbaikan mutlak atau hanya penyesuaian administratif.
Pernyataan ini menunjukkan bahwa pihak inspektorat masih ingin menempatkan kasus dalam spektrum penyimpangan teknis yang bisa diperbaiki. Padahal, Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 secara tegas menyatakan bahwa setiap pekerjaan wajib dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi dan dokumen perencanaan yang telah disetujui. Apabila kualitas hasil pekerjaan tidak memenuhi ketentuan, konsekuensinya tidak boleh berhenti pada perbaikan parsial, melainkan harus mencakup pembongkaran atau penggantian pekerjaan secara keseluruhan sebagai bentuk tanggung jawab atas kegagalan pelaksanaan.
Pada titik ini, pertanyaan yang tak bisa dihindarkan adalah: apabila pekerjaan terbukti tidak sesuai spesifikasi yang telah ditetapkan, apakah cukup hanya diperbaiki secara sepihak, atau seharusnya dibongkar total sebagai bentuk pertanggungjawaban yang konsekuen atas penggunaan anggaran publik yang tidak tepat?
Ketika dikonfirmasi lebih lanjut terkait kemungkinan tindakan tegas tersebut, Gunawan tidak mampu memberikan jawaban yang pasti dan hanya bersandar pada alasan menunggu hasil audit.
“Kesimpulan belum bisa sekarang. Kita tunggu nanti,” tegasnya, tanpa memberikan jadwal atau parameter yang akan menjadi dasar penentuan kesimpulan.
Sikap seperti ini menempatkan kasus BKKD Desa Klino pada wilayah abu-abu yang berbahaya dalam tata kelola pemerintahan, di mana batasan antara pembinaan administratif dan penegakan hukum menjadi kabur. Tanpa garis batas yang jelas dan sikap yang tegas, mekanisme koreksi yang seharusnya menjadi bentuk perbaikan justru berpotensi berubah menjadi alat untuk melegitimasi penyimpangan yang terjadi.
Lebih mengkhawatirkan lagi, isu mengenai potensi kerugian negara yang mungkin terjadi akibat ketidaksesuaian pelaksanaan pekerjaan belum pernah disentuh secara jelas. Padahal, dalam praktik audit sektor publik, ketidaksesuaian antara hasil pekerjaan dengan spesifikasi yang telah ditetapkan merupakan indikator awal yang kuat terhadap adanya potensi kerugian keuangan negara yang tidak bisa diabaikan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017, Inspektorat tidak hanya memiliki peran dalam pembinaan, tetapi juga mandat yang tegas untuk memastikan setiap temuan audit ditindaklanjuti sesuai dengan tingkat keparahan pelanggarannya, termasuk jika perlu menuntut pertanggungjawaban hukum.
Oleh karena itu, audit terhadap proyek BKKD Desa Klino bukanlah sekadar proses administratif rutin yang bisa dibiarkan berjalan dengan sendirinya. Audit ini menjadi ujian nyata dan cermin langsung dari kredibilitas sistem pengawasan internal daerah Bojonegoro.
Apakah hasil akhirnya akan berujung pada koreksi administratif yang tidak berdampak apa-apa, atau berkembang menjadi temuan pelanggaran yang menuntut pertanggungjawaban hukum secara konsekuen?
Publik tidak hanya menanti jawaban, tetapi juga melihat bagaimana pihak berwenang akan bertindak, apakah akan tegas menindak setiap bentuk penyimpangan, atau memilih jalan kompromi yang hanya akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan. (Red)
